Siswanto: Polemik Penilaian FNRP Jangan Tutupi Pekerjaan Rumah Besar Mengungkap Sejarah Ponorogo
PONOROGO (JI) – Polemik yang mengiringi pelaksanaan Festival Nasional Reyog Ponorogo (FNRP) XXXI Tahun 2026 mendapat tanggapan dari budayawan Ponorogo, Siswanto. Menurutnya, perdebatan mengenai sistem penilaian maupun hasil perlombaan reyog bukanlah persoalan yang perlu dibesar-besarkan dibanding upaya mengungkap sejarah Ponorogo secara utuh dan ilmiah.
Siswanto mengingatkan bahwa lomba reyog yang kini menjadi agenda tahunan Grebeg Suro sebenarnya bukan tradisi yang telah berlangsung sejak lama. Ia menjelaskan, penyelenggaraan lomba reyog bermula ketika Kabupaten Ponorogo dipimpin Drs. Soebarkah Putro Hadiwiryo yang menjabat pada periode 1984–1989.
“Sejarah diadakannya lomba reyog atau yang sekarang dikenal dalam rangkaian Grebeg Suro itu bermula pada masa kepemimpinan Drs. Soebarkah Putro Hadiwiryo. Lomba reyog baru dimulai pada paruh kedua tahun 1987, bukan sejak era Batoro Katong maupun masa-masa sebelumnya,” ujarnya.
Karena itu, Siswanto menilai perlombaan reyog sebagai tradisi yang relatif baru dalam perjalanan sejarah Ponorogo. Menurutnya, keberadaan festival tersebut tidak bisa serta-merta dijadikan sebagai representasi sejarah panjang Ponorogo maupun reyog itu sendiri.
“Kalau dilihat dari sisi historis, usia lomba reyog ini masih relatif muda. Jangan sampai masyarakat memahami bahwa festival itu merupakan tradisi yang sudah berlangsung turun-temurun sejak zaman dahulu. Itu dua hal yang berbeda,” katanya.
Ia juga menyoroti kebanggaan sebagian pihak terhadap pengakuan internasional yang diberikan oleh UNESCO. Menurut Siswanto, pengakuan tersebut tentu patut diapresiasi, namun tidak boleh membuat masyarakat melupakan pentingnya pemahaman terhadap sejarah dan akar budaya sendiri.
“Kita jangan hanya bangga dengan penilaian lembaga-lembaga luar. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat Ponorogo memahami sejarah, filosofi, dan akar budayanya sendiri secara benar,” tegasnya.
Terkait munculnya berbagai tudingan dan perdebatan mengenai sistem penilaian dalam Festival Nasional Reyog Ponorogo, Siswanto menganggap hal tersebut merupakan sesuatu yang lazim terjadi dalam sebuah kompetisi seni.
“Kalau memang ada sengkarut penilaian, itu hal biasa dalam perlombaan. Bisa jadi memang ada perbedaan pandangan, bisa juga hanya dinamika yang muncul setiap tahun. Yang penting disikapi secara terbuka dan dewasa,” ujarnya.
Menurut Siswanto, perhatian pemerintah daerah seharusnya tidak hanya terfokus pada penyelenggaraan festival tahunan, tetapi juga diarahkan pada upaya serius menggali dan meneliti sejarah Ponorogo yang hingga kini dinilainya belum sepenuhnya terungkap.
“Pekerjaan besar yang sesungguhnya adalah melakukan ekskavasi sejarah Ponorogo. Banyak aspek sejarah lahirnya Ponorogo yang sampai hari ini masih belum tersentuh secara mendalam. Jangan sampai energi kita habis hanya untuk seremonial tahunan,” katanya.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Ponorogo dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap kajian sejarah yang melibatkan akademisi, budayawan, sejarawan, serta berbagai pihak terkait agar sejarah Ponorogo dapat disusun secara lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
“Harapan saya sederhana, sejarah lahirnya Ponorogo bisa diteliti lebih serius, lebih terang benderang, dan memiliki landasan yang kuat. Dengan begitu masyarakat tidak hanya merayakan budaya, tetapi juga memahami akar sejarah yang melahirkannya,” pungkas Siswanto. (Ari FS)
