MTsN 2 Ponorogo Kedepankan Fleksibilitas, Buku Pelajaran Tak Wajib Dibeli dan Siswa Kurang Mampu Bisa Fotokopi
PONOROGO (JI) – MTsN 2 Ponorogo menunjukkan komitmennya untuk memberikan kemudahan kepada wali murid dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran. Di tengah munculnya keluhan mengenai biaya buku pelajaran tahun ajaran 2026/2027, pihak madrasah menegaskan bahwa pembelian buku tidak bersifat wajib dan tidak menjadi beban yang harus dipaksakan kepada orang tua.
Kepala MTsN 2 Ponorogo, Wilson Arifudin Ashari, S.Pd, menjelaskan bahwa sejak awal pihak madrasah telah memberikan pilihan kepada wali murid. Mereka diperbolehkan membeli buku sesuai kebutuhan maupun kemampuan ekonomi masing-masing.
“Sejak awal sudah kami sampaikan, pembelian buku itu tidak wajib. Wali murid boleh membeli atau tidak, atau memilih buku mana yang akan dibeli sesuai kemampuan,” jelas Wilson.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian sekolah agar kebutuhan pembelajaran tetap dapat terpenuhi tanpa mengabaikan kondisi ekonomi keluarga siswa.
Bahkan, bagi wali murid yang memiliki keterbatasan ekonomi, MTsN 2 Ponorogo memberikan alternatif penggunaan fotokopi sebagai pengganti buku cetak. “Bahkan kalau tidak mampu, boleh difotokopi. Jadi ini bukan harga mati,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa MTsN 2 Ponorogo tidak menutup akses pembelajaran hanya karena seorang siswa tidak membeli seluruh buku yang tersedia.
Sekolah juga berupaya menghadirkan berbagai program pembelajaran yang mendukung peningkatan kualitas dan kompetensi siswa. Salah satunya melalui International Class Program (ICP) yang menjadi bagian dari inovasi pendidikan di MTsN 2 Ponorogo.
Wilson menjelaskan, program tersebut memiliki sejumlah kebutuhan penunjang karena sekolah menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan internasional, termasuk Cambridge dan Universitas Negeri Malang.
“Setiap semester ada evaluasi dan sertifikat. Ini bagian dari inovasi sekolah untuk mencetak generasi unggul. Tentu ada kebutuhan penunjang, termasuk buku,” ujarnya.
Dengan berbagai program tersebut, MTsN 2 Ponorogo berupaya memberikan pengalaman belajar yang lebih luas kepada peserta didik, sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi perkembangan pendidikan di tingkat nasional maupun internasional.
Namun demikian, pihak sekolah kembali menegaskan bahwa pemenuhan buku tetap dikembalikan kepada kemampuan dan keputusan masing-masing wali murid.
“Kami tidak bisa memaksa. Semua kembali ke wali, mau membeli atau tidak. Pilihan sudah kami berikan,” pungkas Wilson.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa MTsN 2 Ponorogo berupaya mencari jalan tengah antara kebutuhan peningkatan kualitas pembelajaran dengan kondisi ekonomi keluarga siswa. Sekolah tetap membuka ruang bagi siswa untuk mengikuti proses pembelajaran meskipun orang tua memilih tidak membeli seluruh buku yang tersedia.
Dengan demikian, keberadaan buku pendukung pembelajaran diharapkan dapat dipandang sebagai pilihan untuk menunjang proses belajar, bukan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi seluruh wali murid. (Ari FS)
