Pendidikan Gratis dan Kesejahteraan Guru Jadi Sorotan

Siswanto, SH,. Pemerhati Pendidikan Ponorogo

PONOROGO (JI) – Wacana pendidikan gratis yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan masyarakat. Gagasan tersebut dinilai sebagai langkah cemerlang demi mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan Indonesia dibanding negara-negara tetangga di Asia Tenggara.

Dalam pandangannya, pendidikan menjadi fondasi utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat konstitusi. Karena itu, negara seharusnya lebih memprioritaskan akses pendidikan gratis yang merata tanpa mengabaikan kesejahteraan para guru, baik guru tetap maupun guru honorer yang selama ini menjadi ujung tombak pendidikan nasional.

Purbaya disebut menaruh perhatian serius terhadap nasib guru honorer yang hingga kini masih banyak menerima penghasilan jauh dari kata layak. Bahkan, tidak sedikit guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun hanya menerima honor sekitar Rp250 ribu hingga Rp500 ribu per bulan.

Kondisi tersebut dinilai ironi di tengah besarnya tanggung jawab guru dalam mencerdaskan generasi bangsa. Di sisi lain, muncul kritik terhadap sejumlah program yang dianggap lebih mendapatkan prioritas anggaran dibanding sektor pendidikan gratis.

Sorotan tajam diarahkan pada program MBG yang dinilai menyerap porsi besar anggaran negara. Bahkan, muncul anggapan bahwa alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan perlahan bergeser untuk mendukung program tersebut.

“Negara melalui konstitusi secara tegas memberikan mandat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun faktanya, biaya pendidikan masih mahal sementara kesejahteraan guru belum sepenuhnya diperhatikan,” ungkap Siswanto, SH, salah satu pemerhati pendidikan di Ponorogo. Sabtu, (9/5/2026).

Menurutnya, pendidikan tidak hanya soal pemberian bantuan konsumsi semata, tetapi juga bagaimana negara memastikan kualitas ilmu pengetahuan dapat diakses seluruh rakyat secara adil dan merata.

Lebih jauh Siswanto, yang juga sebagai Dewan Penasehat DPC Peradi Kabupaten Ponorogo ini menilai masih banyak pihak yang belum memahami urgensi pendidikan sebagai investasi jangka panjang bangsa. Akibatnya, usulan pendidikan gratis justru mendapat penolakan dari sejumlah kalangan yang dianggap lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi dan politik praktis.

Selain itu, masyarakat juga berharap pemerintah daerah, termasuk DPRD dan Komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo, turut peka terhadap persoalan pendidikan dan kesejahteraan guru honorer. Mereka diminta hadir memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada dunia pendidikan tanpa dilandasi kepentingan kelompok maupun partai politik.

“Guru adalah garda terdepan dalam membangun generasi penerus bangsa. Jangan sampai mereka terus berjuang dalam keterbatasan, sementara pendidikan justru semakin mahal,” tambahnya.

Wacana pendidikan gratis tersebut kini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Banyak pihak berharap pemerintah benar-benar menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama demi menciptakan sumber daya manusia unggul, berdaya saing, dan berkarakter di masa depan, "pungkasnya. (Ari FS)