Tanggul Bronjong 130 Meter Rampung, Ali Mufthi Serap Aspirasi Petani untuk Solusi Banjir Ponorogo
PONOROGO (JI) – Harapan warga Kelurahan Kepatihan dan Surodikraman, Kabupaten Ponorogo, untuk terbebas dari ancaman banjir dan erosi bantaran sungai mulai menemukan titik terang. Pembangunan tanggul bronjong sepanjang 130 meter di dua wilayah tersebut telah rampung. Namun, masyarakat berharap upaya perlindungan bantaran sungai terus dilanjutkan agar ancaman banjir yang kerap datang setiap musim hujan dapat ditangani secara menyeluruh.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Dr. H. Ali Mufthi, M.Si., saat meninjau langsung lokasi pembangunan tanggul bronjong, Senin (26/10/2026). Dalam kunjungan itu, Ali juga berdialog dengan kelompok tani dari Kelurahan Kepatihan dan Surodikraman untuk menyerap aspirasi sekaligus mendengarkan persoalan yang dihadapi warga terkait ancaman banjir.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Hj. Atika Banowati, S.H., serta Husnul Arifandi, S.STP., selaku Lurah Kepatihan sekaligus Plt. Lurah Surodikraman.
Dialog berlangsung santai di sebuah gubuk di tengah area persawahan Surodikraman. Di tempat sederhana itu, para petani menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi ketika hujan deras mengguyur Ponorogo. Mulai dari ancaman luapan air sungai hingga gerusan arus yang mengikis bantaran, merusak lahan, dan mengancam keberlangsungan aktivitas pertanian.
Bagi para petani, pembangunan bronjong sepanjang 130 meter merupakan langkah penting untuk memperkuat bantaran sungai. Meski demikian, mereka berharap perlindungan tersebut dapat diperluas ke titik-titik rawan lainnya sehingga risiko banjir dan erosi dapat ditekan lebih maksimal.
Ali Mufthi menjelaskan, pembangunan tanggul bronjong tersebut berawal dari aspirasi masyarakat yang disampaikan kepadanya. Aspirasi itu kemudian diteruskan kepada pihak balai terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan program yang tersedia. “Ya, kita ini kan panitia saja, panitia penyambung lidah masyarakat,” kata Ali Mufthi.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan tersebut memanfaatkan anggaran operasional (OP) pada balai terkait. Menurutnya, peran yang dijalankan adalah menjembatani kebutuhan masyarakat dengan instansi teknis yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan.
Dorong Kajian Parapet untuk Penanganan Banjir
Meski pembangunan bronjong telah selesai, Ali menegaskan bahwa persoalan banjir di Ponorogo tidak bisa diselesaikan hanya dengan membangun tanggul di satu titik. Dibutuhkan perencanaan yang lebih komprehensif, berdasarkan kajian teknis dan analisis dari para ahli.
Dalam dialog bersama kelompok tani, muncul usulan pembangunan parapet atau tanggul permanen dengan ketinggian sekitar satu hingga dua meter. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif untuk menahan luapan air sungai yang mengancam kawasan permukiman dan persawahan. “Jadi, kita butuh analisa teknokratis yang dilakukan oleh para ahlinya,” ujarnya.
Ali berharap pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan instansi teknis terkait untuk melakukan kajian mendalam. Kajian tersebut diperlukan guna menentukan efektivitas pembangunan parapet, titik-titik prioritas yang membutuhkan penanganan, serta dampaknya terhadap upaya pengendalian banjir di wilayah perkotaan Ponorogo.
Hasil kajian nantinya dapat menjadi landasan dalam memperjuangkan program penanganan banjir melalui jalur kebijakan dan penganggaran, sehingga pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan.
Tak berhenti di situ, Ali juga mengungkapkan rencana mengundang pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo pada Desember mendatang. Langkah tersebut ditujukan untuk menelusuri sumber-sumber banjir di Ponorogo, khususnya yang berkaitan dengan sungai-sungai dalam wilayah daerah irigasi Bengawan Solo.
Penelusuran dari hulu hingga hilir diharapkan dapat memberikan gambaran lebih utuh mengenai penyebab banjir. Dengan demikian, penanganan tidak hanya berfokus pada pembangunan tanggul di lokasi tertentu, tetapi juga menyentuh akar persoalan berdasarkan kondisi sungai dan lingkungan sekitarnya.
Warga Berharap Perlindungan Bantaran Berlanjut
Sementara itu, Husnul Arifandi menyampaikan bahwa masyarakat Kelurahan Kepatihan dan Surodikraman membutuhkan penanganan yang berkelanjutan. Kedua wilayah tersebut hampir setiap tahun menghadapi ancaman banjir ketika musim penghujan tiba.
Menurutnya, penguatan bantaran sungai melalui pembangunan bronjong menjadi salah satu kebutuhan penting untuk menahan erosi akibat derasnya arus air. Selain melindungi bantaran, upaya tersebut juga diharapkan mampu menjaga kawasan persawahan dan tanah milik warga agar tidak terus terkikis.
Ia berharap pembangunan pengaman bantaran sungai dapat dilanjutkan pada titik-titik rawan lainnya, sehingga perlindungan terhadap lahan pertanian dan kawasan sekitar sungai semakin merata.
Rampungnya pembangunan bronjong sepanjang 130 meter menjadi langkah awal yang disambut positif oleh masyarakat. Namun, upaya mengatasi banjir di Ponorogo masih membutuhkan pemetaan persoalan, kajian teknis, koordinasi lintas instansi, serta perencanaan jangka panjang yang berkesinambungan.
Bagi warga Kepatihan dan Surodikraman, harapan tersebut bukan sekadar soal pembangunan infrastruktur. Mereka ingin lahan pertanian tetap aman, bantaran sungai tidak terus tergerus, dan aktivitas sehari-hari dapat berlangsung tanpa dihantui kekhawatiran setiap kali hujan deras turun.
“Terima kasih, Pak Ali. Warga Surodikraman dan Kepatihan sangat marem (puas). Harapannya, saat musim hujan datang, tidak lagi terjadi banjir,” ujar warga dari kedua kelurahan tersebut.
Aspirasi masyarakat itu menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur pengendali banjir perlu diikuti langkah lanjutan yang terencana, agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat Ponorogo. (Ari FS)
