Rapat Paripurna Jawaban Eksekutif Terkait 3 Raperda dan R-APBD 2023
PONOROGO (JI) - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan agenda jawaban eksekutif terkait 3 Raperda inisiatif DPRD (Raperda PKL, Raperda Pasar rakyat dan Penanggulangan bencana) ditambah Raperda RAPBD tahun 2023. Acara ini berlangsung di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Ponorogo, Senin, (7/11/2022).
Hadir dalam agenda tersebut Bupati yang diwakili wakil bupati Ponorogo Hj. Lisdyarita, semua anggota fraksi DPRD Ponorogo. Sidang paripurna DPRD Ponorogo dipimpin langsung oleh wakil ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Dwi Agus Prayitno.
Ditemua awak media usai rapat paripurna wakil Ketua DPRD Ponorogo menyampaikan pada prinsipnya terhadap 3 Raperda inisiatif DPRD, pihak eksekutif tidak ada masalah dan menganggap bahwa ketiga Raperda yang kita ajukan sangat urgent. Karena masih ada pertanyaan-pertanyaan dan itu butuh data maka terkait 3 Raperda perlu ada pembahasan lebih rinci dengan dibentuknya pansus,"ujarnya.
Dijelaskan Dwi Agus Prayitno, dalam rapat paripurna tersebut juga langsung dibentuk empat Pansus yaitu pansus untuk pembahasan terkait rancangan APBD 2023 dan tiga raperda inisiatif.
Semua fraksi DPRD sepakat untuk dibentuk pansus guna mencermati 4 Raperda (R-APBD, Raperda PKL, Raperda Pasar rakyat dan Raperda penanggulangan bencana),"jelasnya.
Dikatakan Kang Wie sapaan akrabnya bahwa khususnya 3 Raperda inisiatif atau yang diajukan oleh kalangan DPRD pihaknya menilai begitu juga pihak eksekutif menganggap sangat penting. Hal itu agar supaya misalkan terkait Raperda PKL untuk melindungi dan memberdayakan PKL melalui Raperda yang diajukan.
Termasuk Raperda pasar rakyat juga menjadi dasar untuk melindungi pasar daerah, desa dan keberadaan pasar modern seperti mall dan lain sebagainya begitu juga soal kebencanaan yang akhir-akhir ini banyak musibah terjadi makanya dengan adanya Raperda Penanggulangan bencana akan sedikit banyak bisa membantu mereka yang menjadi korban.
"Dari keterangan diatas jelas. Keberadaan tiga raperda diatas sangat penting dan urgent. Makanya kita nggak mau setengah-setengah membahasnya. Makanya semua fraksi sepakat untuk dibentuk pansus termasuk terkait RAPBD 2023,"tambahnya.
Sementara itu terkait jawaban oleh pihak eksekutif bahwa pada penyusunan RAPBD tahun 2023 ada kabar akan ada pemotongan transfer daerah (TKD) pada tahun 2023 sebesar 135 miliar. Tetapi update terbaru bahwa dana TKD hanya dikisaran 106 miliar.
"Ini kabar yang sedikit menggembirakan. Disaat semua sudah kita susun ada kabar penurunan TKD senilai 135 miliar tapi setelah dikroscek hanya pada kisaran 106 miliar saja. Pengurangan dana transfer daerah (TKD)."pungkasnya. (ari/adv)
