PONOROGO (JI) - Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menggelar Desiminasi Audit Kasus Stunting di Kabupaten Ponorogo. Bertempat di aula gedung terpadu lantai 6. Senin (19/9/2022).
Hadir dalam acara tersebut, Waluyo Ajeng Lukitowati, SST, MM perwakilan BKKBN Propinsi Jawa Timur, Harjono, kepala DPPKB, Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Ponorogo, Dyah Ayu Puspitaningarti, Dr. Arief dari RSUD dr. Harjono, Kemenag, dan koordinator penyuluh KB se-kabupaten Ponorogo.
Wakil Bupati Ponorogo Bunda Lisdyarita dalam sambutannya mengaku optimis dan percaya angka stunting di Kabupaten Ponorogo bisa turun pada angka dibawah 14 persen pada tahun 2024.
Lebih lanjut bunda Lisdyarita, mengatakan memang tidak mudah menuju kesana, karena saat ini angka stunting Ponorogo pada posisi diangka 20 persen sehingga perlu kerja keras bersama baik PKK, KB dan semua elemen akan dilibatkan agar angka stunting di Kabupaten benar-benar bisa turun sesuai keinginan presiden Jokowi angka stunting nasional pada posisi 14 persen.
"Saya akan turun langsung seperti vaksinasi kemarin. Alhamdulillah jika kita terus bergerak dan mengajak masyarakat saya yakin angka stunting akan bisa turun,"terangnya.
Untuk itu, pihaknya juga akan lebih rajin turun ke masyarakat melakukan sosialisasi dan edukasi terutama kepada kawula muda agar tidak menikah di usia muda atau dibawah 20 tahun.
Senada dikatakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Ponorogo, Drs. Harjono, M.Kes, mengungkapkan telah menyiapkan langkah strategis agar stunting di Kabupaten Ponorogo turun sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, tentang percepatan penurunan stunting, hingga 14% pada tahun 2024.
Diantaranya dengan terbentuknya tim percepatan penurunan stunting (TPPS) di tingkat Kabupaten Ponorogo bahkan saat ini untuk TPPS sudah pada level kecamatan bahkan desa dan Kelurahan.
Selain itu lanjut Harjono, di Kabupaten Ponorogo juga telah dibentuk tim pendamping keluarga dan total ada 751 pendamping keluarga. Dimana, setiap desa atau kelurahan di Kabupaten Ponorogo saat ini sudah ada tim pendamping keluarga yang terdiri dari unsur bidan, PKK dan kader KB.
"Itu langkah-pangkah kita dalam upaya penurunan stunting di Ponorogo. Dengan mengoptimalkan tugas pokok mereka di lapangan,"terangnya.
Lebih lanjut Harjono menambahkan, upaya pencegahan stunting penting dilakukan sedini mungkin, dengan berkolaborasi dengan dinas instansi dan lembaga terkait. Penurunan stunting tidak bisa dilakukan secara sendiri, tetapi perlu sinergitas dan kerja sama melalui program-programnya.
Seperti pencegahan pernikahan dini atau menikah usia muda dengan mengoptimalkan peran dari pendamping keluarga. Dimana, setiap pasangan yang akan menikah wajib melaporkan kepada team pendamping keluarga. Jika hasil pemeriksaan pasangan dinyatakan sehat dan memenuhi syarat maka pasangan ini akan mendapat sertifikat elsimil yaitu sertifikat siap nikah siap hamil,"tegasnya.
Sementara itu untuk angka pernikahan dini sesuai data dari kementerian agama menyebut pada posisi angka 8,14 persen. Angka yang cukup bagus tapi ada beberapa kecamatan masih cukup tinggi diatas 15 persen untuk pernikahan dini atau usia muda seperti Kecamatan Ngrayun, Pudak dan Sooko,"pungkasnya. (Ari FS)
COMMENTS