 |
PONOROGO (JI) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Ponorogo dianggap tidak netral dan keperpihakan kesalah satu organisasi pencak silat, ratusan massa pendekar PSHT Ponorogo tuntut keadilan, kejelasan serta kepastian dengan menggelar aksi damai.
Selain berorasi para pendekar PSHT Ponorogo juga membentangkan poster agar IPSI Ponorogo menyanggupi apa yang menjadi tuntutan dan hak setiap orang berorganisasi untuk masuk di dalam anggota IPSI seperti perguruan pencak silat lainnya.
PSHT Ponorogo yang diketuai Kangmas Sujono ini, melakukan aksi damai di depan SMA Bakti Ponorogo, dimana tempat tersebut sedang digunakan kegiatan rapat persiapan PORKAB dari IPSI Kabupaten Ponorogo.
Dalam aksi damai yang dilakukan PSHT Ponorogo tersebut hanya ditemui Sekretaris dan anggota IPSI Kabupaten Ponorogo dilanjutkan dengan mediasi bersama.
Ketua PSHT Ponorogo, Kangmas Sujono menyampaikan aspirasi kepada IPSI Ponorogo, jika kami adalah perguruan yang sudah lama berdiri. Tetapi kenapa sampai saat ini, kita tak pernah terlibat dengan kegiatan IPSI Ponorogo,"terangnya.
Lanjut Kangmas Sujono mengatakan untuk itu, pihaknya meminta agar PSHT Ponorogo ini diakui secara sah serta dapat mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh IPSI Kabupaten Ponorogo.
"Karena berdasarkan Anggaran Dasar Pertama tahun 1951, kita ini adalah anggota yang ikut membesarkan, merintis dan berkontribusi mendirikan IPSI. Serta dikuatkan dengan AD/ART IPSI hasil Munas XV tahun 2021,"tegasnya.
Lebih lanjut Kangmas Sujono menjelaskan permintaan ini (diakui) bukan tanpa ada dasarnya. Hari ini, hasilnya PSHT Ponorogo bisa diikutkan untuk terlibat melakukan sosialisasi kegiatan peraturan pertandingan menjelang PORKAB.
"Tuntutan kami agar bagaimana PSHT Cabang Ponorogo ditetapkan sebagai anggota sah di IPSI, karena legalitas kita sah dimata hukum, baik putusan MA, putusan PK No 68 tahun 2022 dan yang lain ini sudah menjadi dasar kita,"urainya.
"Karena jika tak ditetapkan sebelum tanggal tersebut, kita tidak bisa mendaftarkan atlet dan tak dapat bertanding (PORKAB),"tambahnya.
Tuntutan tersebut akan ditindak lanjuti dan dimediasi oleh Pemerintah Daerah. Rencana secepatnya sebelum tanggal 1 atau 2 Februari mendatang,"pungkasnya. (afs)
COMMENTS