PONOROGO (JI) - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten dengan agenda penyampaian rekomendasi LKPJ Bupati Ponorogo tahun 2022 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo. Senin, 15 Mei 2023 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo.
Pansus DPRD Kabupaten terkait LKPJ Bupati Ponorogo dibacakan oleh wakil pimpinan DPRD, Dwi Agus Prayitno, SH, M.Si meliputi semua sekor demi perbaikan LKPJ Bupati tahun depan.
Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Sunarto dalam wawancara bersama awak media menjelaskan usai penyampaian nota keterangan LKPJ Bupati tahun 2022 telah menggelar rapat beberapa kali secara internal. Dengan harapan, rekomendasi pansus DPRD LKPJ Bupati tahun 2022 akan diperdalam di Raperda Pertanggung-jawaban LKPJ Bupati sambil menunggu hasil audit BPK RI.
"Hasil audit BPK itu nanti akan muncul temuan-temuan mungkin lebih bayar atau spek yang tidak sesuai atau apa saja yang hasil temuan BPK itu akan kita kolaborasikan dengan pendapat pansus DPRD terkait LKPJ Bupati,"jelasnya.
Selanjutnya, dari hasil rapat pansus tersebut pihaknya hanya menyampaikan secara umum atau garis besarnya saja meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata, keuangan, pekerjaan umum dan juga pemberdayaan masyarakat desa.
Dari sekian banyak bidang, pansus DPRD mendapat masukan dari masyarakat terkait adanya pungutan atau pungli terhadap armada truck tambang senilai 15 ribu. Dan itu tidak jelas peruntukannya dan negara harus hadir tidak boleh membiarkan hal itu terjadi tanpa dasar hukum yang jelas.
"Ini negara. Tidak boleh seenaknya orang melakukan pungli tanpa ada aturan yang jelas. Negara harus hadir dan wajib bersikap soal itu,"tegasnya.
Selanjutnya, pihaknya juga menyoroti soal maraknya parkir liar pada event-event tertentu pemkab seperti lebaran atau grebeg suro di aloon-aloon Ponorogo yang memasang tarif melebih yang berijin. Untuk itu, dewan minta pemkab jangan takut untuk menertibkan itu semua.
Selain itu, pihaknya DPRD juga meminta kepada pemerintah untuk segera melaporkan terkait penggalangan dana untuk face off jalan HOS Cokroaminoto.
"Sampai detik ini kita dari DPRD belum pernah mendapat laporan terkait pertangungjawaban dana masyarakat untuk pembangunan face off jalan HOS Cokroaminoto. Kita minta supaya ada transparansi soal itu,"ujarnya.
Selanjutnya soal rekomendasi pansus terkait LKPJ Bupati adalah soal mutasi. Namun sebelum itu, pihaknya minta kepada bupati dalam statemen sesuai dengan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
Sementara soal mutasi yang dianggap terlalu sering menimbulkan berbagai spekulasi. Namun jika mutasi konteksnya mengedepankan penempatan SDM sesuai bidangnya maka hal wajar. Tapi jika demi untuk kepentingan politik maka jangan sampai menganggu kondusivitas jalannya pemerintahan.
Termasuk rekomendasi pansus adalah soal kondisi TPA Mrican yang sudah overlod segera dicari jalan keluar apakah mencari lokasi baru atau pengembangan lokasi TPA yang ada.
Sementara itu Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko mengaku siap melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi pansus DPRD Ponorogo. Apalagi, rekomendasi itu sifatnya perbaikan agar kedepan lebih baik lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan,"pungkasny. (adv/afs)
COMMENTS