PONOROGO (JI) - Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur Bidang (Pembangunan) menerima kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Pacitan dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur, Senin (6/4/2026).
Hearing dihadiri oleh jajaran lengkap eksekutif, meliputi perwakilan Bappeda Provinsi Jatim, Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya, Dinas Sumber Daya Air (SDA), dan Dinas Perhubungan Jatim. Selain itu, hadir pula Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pacitan serta perwakilan UPT Provinsi Jawa Timur di wilayah Pacitan. Dari jajaran Komisi D DPRD Jatim, Miseri Efendi dari fraksi Partai Demokrat, Atika Banowati dari Fraksi Partai Golkar didampingi oleh anggota komisi lainnya.
Pertemuan tersebut menjadi ruang sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan daerah, khususnya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Pacitan yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius.
Anggota Komisi D DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, Hj. Atika Banowati, SH, menegaskan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan berbagai usulan prioritas dari Kabupaten Pacitan.
Sebagai wakil dari Dapil IX yang meliputi Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, Magetan, dan Ngawi, kami siap mengawal apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Pacitan, khususnya terkait infrastruktur,” ujarnya.
Salah satu usulan krusial yang mengemuka adalah alih status jalan dari Slahung-Tegalombo menjadi jalan provinsi. Menurut Atika, perubahan status tersebut penting agar penanganan jalan bisa lebih maksimal melalui kewenangan dan dukungan anggaran provinsi.
Selain itu, pelebaran jalan Arjosari-Purwantoro juga menjadi perhatian. Proyek tersebut dinilai strategis karena menjadi jalur penghubung antarwilayah. Namun hingga kini, masih terdapat sekitar 10 kilometer ruas jalan yang belum tersentuh pelebaran.
Lebih lanjut Atika Banowati menambahkan penyelesaian ruas yang tersisa ini akan terus didorong agar tuntas, sehingga konektivitas wilayah dapat meningkat dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat,”ucapnya.
Rapat koordinasi ini sekaligus menegaskan pentingnya sinergi lintas level pemerintahan dalam memastikan pemerataan pembangunan, terutama di wilayah selatan Jawa Timur yang selama ini kerap menghadapi keterbatasan infrastruktur,"jelasnya.
Dengan pengawalan dari DPRD Provinsi, harapan percepatan pembangunan di Pacitan kini kian terbuka. Pemerintah daerah pun didorong aktif mengawal usulan agar masuk dalam prioritas program pembangunan provinsi ke depan.
Sementara itu anggota Komisi D DPRD Jatim, Miseri Efendi, yang memimpin audiensi tersebut menegaskan bahwa intervensi dan kehadiran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur sangat krusial. Hal ini mengingat kapasitas fiskal pemerintah kabupaten yang sangat terbatas untuk menuntaskan perbaikan jalan raya.
“Ada banyak persoalan infrastruktur di daerah yang jika Pemprov tidak hadir, maka tidak akan selesai, karena kembali lagi pada keterbatasan fiskal daerah,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, usulan strategis yang ditekankan adalah perubahan status jalan yang menghubungkan Ponorogo-Pacitan melalui Ngrayun, serta Ponorogo-Trenggalek melalui Ngrayun.
Saat ini, jalur-jalur tersebut masih berstatus sebagai jalan kabupaten. Padahal, hasil kajian teknis dari Pemerintah Kabupaten Pacitan telah diserahkan kepada Pemprov Jatim dan Bappeda sejak tahun 2023 lalu.
Menindaklanjuti usulan tersebut, telah disepakati bahwa proyek alih status jalan ini akan didorong untuk masuk ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026. Hal ini akan menjadi pedoman pokok dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2027.
“Kami dari Komisi D akan terus membantu support terkait anggaran alih status kewenangan provinsi ini melalui pembahasan-pembahasan antara eksekutif dan legislatif, khususnya di internal Komisi D dan Badan Anggaran (Banggar),”ungkapnya.
Lanjut Miseri Efendi Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi Partai Demokrat ini menyampaikan dihadapan Bappeda Jatim dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memberikan catatan penting agar alokasi APBD ke depan lebih tepat sasaran dan mampu menjawab persoalan riil di lapangan. Ia berharap perencanaan tahun 2027 benar-benar mengakomodir aspirasi dari daerah.
Terkait kekhawatiran soal pembebasan lahan jika jalan diperlebar menjadi kelas provinsi, Miseri mencontohkan keberhasilan pada proyek pelebaran jalan titik Arjosari-Purwantoro, meskipun masih terdapat sekitar 10 kilometer ruas jalan yang belum tersentuh pelebaran tapi manfaatnya sudah dirasakan masyarakat.
“Masyarakat setempat sangat mendukung. Bahkan ada aset warga yang secara sukarela diikhlaskan untuk dipangkas demi pelebaran jalan, termasuk izin untuk memindahkan makam warga di lahan setempat demi fasilitas umum,”pungkasnya. (Ari FS)
COMMENTS