Tingkatkan Layanan dan Bangun UGD Terbesar, RSUD Dr. Harjono Ponorogo Dorong Pendapatan Daerah Naik 50 Persen
PONOROGO (JI) - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Harjono Ponorogo terus melakukan inovasi dan optimalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dan kepuasan pasien untuk berobat serta memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil terbaik.
Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo, dr. Yunus Mahatma, SP, PD, mengungkapkan kritikan adalah bagian penting dari perjalanan perubahan.
Ia tak lari dari sorotan, bahkan dengan tenang menjawab satu per satu tudingan dan membuka data yang selama ini mungkin luput dari perhatian publik.
Ketika pertama kali dipercaya Bupati Ponorogo menjabat sebagai direktur pada tahun 2022, tingkat hunian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) RSUD hanya berada di angka 30 persen. BOR Naik Dua Kali Lipat, Pendapatan Sentuh Rp164 Miliar. Dua tahun berselang, angkanya melesat ke 60 persen. “Itu bukan sulap. Kami kerja siang malam, benahi pelayanan, bangun fasilitas, dan pastikan rumah sakit ini layak jadi rujukan,” ujar dr. Yunus. Senin (23/6/2025).
Peningkatan signifikan juga terlihat dari sisi pendapatan. Jika di 2022 RSUD hanya mencatat Rp90 miliar, maka di 2024 melonjak menjadi Rp164 miliar.
Itu setara 50 persen dari PAD Kabupaten Ponorogo. Capaian ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak serius, apalagi jika saya seperti yang dituduhkan,” ucapnya.
Lebih lanjut dr. Yunus tak menutup mata atas keluhan yang dilontarkan mahasiswa maupun masyarakat. Ia mengakui, antrian pasien di poli memang kian padat. Dulu hanya 200-300 pasien per hari, kini bisa mencapai 700-1.000 orang dari pagi hingga sore. “Saya tidak menolak kenyataan ini. Tapi ini juga pertanda kepercayaan masyarakat yang terus tumbuh.
Sebagai solusi, manajemen menerapkan sistem obat antar ke rumah secara gratis. “Pasien cukup diperiksa, lalu dipersilakan pulang. Obat kami kirim. Ini bagian dari efisiensi dan kenyamanan,” jelasnya.
Selain itu, dibangun pula Unit Gawat Darurat (UGD) terbesar se-Jawa Timur untuk skala kabupaten. Sistemnya one stop service - pasien masuk dan seluruh penanganan bisa dilakukan di sana, dari awal hingga rujukan.
“Kalau antrian panjang, saya sering ikut turun ke lapangan. Ini bukan soal jabatan, tapi pelayanan,”ujarnya.
Pengalaman panjangnya di Aceh, Magetan, dan kini di Kabupaten Ponorogo membentuk karakter manajerial yang kuat.
“Soal alkes saya selalu minta yang termurah, agar tidak berurusan dengan hukum. Pelayanan kami juga terbuka. Silakan cek ke pasien, atau ke keluarga mereka,”ungkapnya.
Ia mengajak media, masyarakat, dan semua pihak untuk bersama membenahi pelayanan kesehatan, bukan saling menjatuhkan dengan tuduhan tak berdasar. “Saya justru terbuka menerima kritik. Bantu kami mencari solusi, jangan hanya mencari kesalahan,”pungkasnya. (Ari FS)
