[JI] NEWS >>>

Sugeng Srikandi Soroti FNRP XXXI 2026: “Jangan Sampai Pemerintah Berkompetisi Melawan Rakyat”


PONOROGO (JI) – Polemik hasil dan pelaksanaan Festival Nasional Reog Ponorogo (FNRP) XXXI Tahun 2026 terus menjadi perbincangan di kalangan pegiat seni Reyog. Salah satu kritik keras datang dari penggiat seni Reyog Ponorogo, Sugeng Hariyono atau yang akrab disapa Sugeng Srikandi.

Menurut Sugeng, penyelenggaraan festival tahun ini memunculkan ketimpangan yang dinilai tidak sehat antara kelompok reyog yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan kelompok peserta lain yang harus berjuang mengumpulkan dana secara gotong royong dari masyarakat.

“Kenapa kita sampai bernarasi seperti ini? Karena kita menangis melihat pajak yang dibayar rakyat justru seolah digunakan untuk melemahkan semangat anak-anak muda yang memiliki talenta seni. Mereka ingin berekspresi melalui kesenian Reyog, tetapi terbentur keterbatasan anggaran,” ujar Sugeng.

Ia menilai sebagian besar kelompok reyog peserta festival harus mencari dana secara mandiri melalui iuran, tarikan, hingga dukungan wali murid agar dapat tampil di ajang bergengsi tersebut. Kondisi itu, menurutnya, menjadi tidak seimbang ketika harus berhadapan dengan kelompok yang mendapat dukungan penuh dari anggaran pemerintah.

“Hampir semua grup reyog ketika ingin tampil harus mencari sumbangan, tarikan, dan dukungan wali murid. Sementara mereka ditandingkan dengan kelompok yang didukung APBD. Ini seperti pemerintah melawan rakyat. Terlepas menang atau kalah bukan itu persoalannya, tetapi rasa keadilannya,” tegasnya.

Sugeng juga menyoroti akun media sosial yang berkaitan dengan kesenian Reyog di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang, menurutnya, telah menggaungkan slogan “Wani Tandang Wani Menang” sebelum kompetisi berlangsung.

Menurutnya, slogan tersebut memunculkan persepsi bahwa ada keberpihakan terhadap salah satu peserta yang mendapatkan pembinaan dari instansi pemerintah.

“Seminggu sebelum tampil sudah muncul semboyan itu. Bagi kami, hal tersebut terkesan arogan karena pemerintah yang seharusnya menjadi pengayom justru terlihat masuk dalam arena kompetisi rakyat. Ini menimbulkan persepsi yang kurang baik di masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Sugeng menegaskan bahwa pemerintah seharusnya berperan sebagai fasilitator dan pelindung budaya, bukan menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan kelompok-kelompok reyog yang tumbuh dari semangat gotong royong masyarakat.

“Pemerintah daerah itu ibarat orang tua. Mestinya memfasilitasi warga yang memiliki komitmen melestarikan budaya Reyog. Pemerintah harus menjadi pengayom, bukan lawan kompetisi rakyat atau kompetitornya,” imbuhnya.

Selain persoalan pendanaan, Sugeng juga mengungkapkan adanya keresahan terkait independensi penilaian dalam festival. Ia menyebut telah beredar opini di kalangan masyarakat mengenai prediksi pemenang sebelum kompetisi berakhir, sehingga memunculkan pertanyaan tentang netralitas pelaksanaan festival.

“Juri harus menjaga independensi dan profesionalitas agar tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Festival sebesar FNRP harus mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh peserta,” ujarnya.

Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap masa depan kesenian Reyog Ponorogo, Sugeng mengaku dalam waktu dekat akan mengumpulkan para pegiat Reyog untuk membahas langkah-langkah pelestarian budaya melalui gerakan bertajuk "Save Reog Ponorogo".

“Kita ingin mengamankan seni budaya Reyog agar tetap menjadi milik masyarakat Ponorogo dan berkembang dengan sehat. Jangan sampai semangat para pelaku seni dan generasi muda yang selama ini berjuang dengan gotong royong justru patah,” katanya.

Ia bahkan mengancam akan mempertimbangkan untuk tidak mengikuti Festival Nasional Reog Ponorogo pada tahun mendatang apabila kondisi yang dipersoalkan saat ini tidak mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait.

Sementara itu salah satu Kepala Sekolah di Ponorogo mengungkapkan keresahan serupa, menurut sejumlah pelaku seni dan juga  peserta Festival Reyog Remaja maupun Festival Nasional Reyog Ponorogo, mengatakan Biaya persiapan, latihan, kostum, transportasi, hingga kebutuhan pendukung lainnya dinilai sangat besar dan sebagian besar masih ditanggung secara swadaya oleh sekolah, wali murid, serta masyarakat.

Mereka berharap ke depan penyelenggaraan festival dapat menghadirkan sistem yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada upaya pembinaan generasi muda, sehingga semangat pelestarian budaya Reyog Ponorogo tetap tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat,"pungkasnya. (Ari FS)

Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
Posting Komentar