Dari Rp12,9 Miliar ke Rp3,2 Miliar: Saat Kekuasaan Tak Membuat Lisdyarita Semakin Kaya
PONOROGO (JI) – Di tengah kuatnya stigma bahwa jabatan publik identik dengan bertambahnya kekayaan, kisah Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo, Lisdyarita, justru menghadirkan fakta yang berlawanan. Saat banyak pejabat disorot karena lonjakan harta selama berkuasa, kekayaan pribadi Lisdyarita malah mengalami penyusutan signifikan.
Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), total kekayaan bersih Lisdyarita pada 2021 tercatat sebesar Rp12,9 miliar. Nilai tersebut relatif stabil pada 2022. Namun pada 2023 terjadi penurunan drastis hingga tersisa Rp3,2 miliar.
Turunnya nilai kekayaan itu dipicu oleh menyusutnya aset tanah dan bangunan dari Rp12,5 miliar menjadi Rp5,2 miliar. Selain itu, muncul beban utang sebesar Rp2 miliar yang turut menggerus nilai kekayaan bersihnya.
Tidak hanya aset properti, sejumlah harta bergerak juga harus dilepas. Bahkan mobil pribadi yang selama ini digunakan turut dijual. Dalam periode tersebut, Lisdyarita hanya memiliki dua unit sepeda motor yang digunakan untuk menunjang aktivitas kedua anaknya.
"Harta benda hanya titipan Allah, dan semoga menjadi maslahat, bukan menjadi musibah," ujar Lisdyarita.
Ia mengaku banyak pihak masih menganggap dirinya sebagai sosok yang bergelimang harta. Namun persepsi tersebut tidak lagi sesuai dengan kondisi yang ia alami dalam beberapa tahun terakhir.
"Banyak orang mengira saya ini masih orang kaya. Alhamdulillah, itu saya anggap sebagai doa yang baik," katanya.
Tahun-Tahun Sulit di Tengah Tanggung Jawab Politik
Tahun 2023 menjadi fase paling berat dalam perjalanan hidup dan karier politik Lisdyarita. Pada saat yang sama ketika aktivitas politik harus terus berjalan, sang suami, almarhum Cholik Agus Diyanto, yang selama ini menjadi pendamping sekaligus guru politiknya, terserang stroke dan tidak lagi mampu mendampingi aktivitasnya.
Dalam kondisi tersebut, Lisdyarita mengaku harus mengambil keputusan besar. Dengan restu suaminya, ia menjual sejumlah aset pribadi dan menambah pinjaman perbankan untuk menopang berbagai kebutuhan yang dihadapinya.
Bagi Lisdyarita, politik bukan sekadar arena perebutan kekuasaan. Ia memandang politik sebagai ruang untuk menunaikan janji dan komitmen kepada masyarakat.
"Politik itu bukan soal berjanji lalu menghindar dari tanggung jawab. Politik adalah cara menepati janji. Kekuasaan bukan cek kosong, tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Meski harus mengorbankan sebagian besar kekayaan pribadinya, ia mengaku tidak menyesali keputusan tersebut. Menurutnya, pengorbanan yang dilakukan sepadan apabila mampu menghadirkan manfaat dan kemajuan bagi masyarakat Ponorogo.
"Politik itu kemewahan yang mahal. Namun bagi saya, semua pengorbanan itu sepadan," ungkapnya.
Data LHKPN tahun 2025 menunjukkan adanya sedikit pemulihan. Total kekayaan bersih Lisdyarita tercatat naik menjadi Rp3,5 miliar. Nilai aset tanah dan bangunan tetap berada di angka Rp5,2 miliar dengan utang sebesar Rp2 miliar yang masih tercatat. Sementara itu, aset alat transportasi meningkat menjadi Rp291 juta setelah ia membeli mobil bekas keluaran tahun 2017.
Di tengah berbagai sorotan publik terhadap integritas pejabat negara, perjalanan Lisdyarita menghadirkan narasi yang berbeda. Ketika jabatan kerap diasosiasikan dengan akumulasi kekayaan, data LHKPN justru menunjukkan bahwa selama berada di lingkar kekuasaan, harta pribadinya mengalami penyusutan tajam.
Sebuah ironi yang memunculkan pertanyaan sekaligus refleksi: apakah kekuasaan selalu identik dengan keuntungan pribadi, atau justru dapat menjadi ruang pengabdian yang menuntut pengorbanan? (Ari FS)
