Dewan Kesenian Ponorogo Gaungkan Sarasehan Ageng Reog Ponorogo, Satukan Aspirasi demi Pembenahan FNRP dan Masa Depan Reog
PONOROGO (JI) – Dinamika yang terus mengiringi penyelenggaraan Festival Nasional Reog Ponorogo (FNRP) dari tahun ke tahun menjadi perhatian serius Dewan Kesenian Ponorogo (DKP). Menyikapi berbagai polemik yang terus berulang, DKP menggelar forum urun rembug yang mempertemukan tokoh paguyuban Reog, budayawan, akademisi, praktisi seni, pemerhati budaya, serta berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama merumuskan arah perbaikan tata kelola Reog Ponorogo ke depan.
Forum yang berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh semangat kebersamaan tersebut menjadi ruang dialog bagi para pelaku seni untuk menyampaikan kritik, saran, serta berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan FNRP. Menariknya, sebagian besar persoalan yang mengemuka merupakan isu lama yang terus berulang hampir setiap penyelenggaraan festival.
Beberapa persoalan yang menjadi perhatian bersama antara lain ketidakjelasan sejumlah regulasi perlombaan, informasi teknis yang kerap disampaikan mendekati pelaksanaan kegiatan, petunjuk teknis yang dianggap multitafsir, hingga mekanisme pemilihan dewan juri yang dinilai perlu dibangun lebih transparan, profesional, independen, dan akuntabel.
Dalam forum tersebut, peserta juga menyoroti pentingnya penegasan peran masing-masing pihak dalam pengelolaan event budaya terbesar di Ponorogo itu. Pemerintah diharapkan semakin menguatkan posisinya sebagai fasilitator yang menyediakan ruang, dukungan, pembinaan, serta regulasi yang sehat bagi tumbuh dan berkembangnya Reog Ponorogo. Sementara unsur pelaku seni, akademisi, dan profesional budaya dapat menjadi mitra strategis dalam proses pengembangan kebudayaan secara berkelanjutan.
Berbagai pandangan yang muncul dalam diskusi mengerucut pada satu kesimpulan bahwa persoalan FNRP tidak dapat diselesaikan secara parsial ataupun oleh satu pihak saja. Dibutuhkan komunikasi yang sehat, setara, terbuka, dan berkelanjutan antara pemerintah, komunitas seni, akademisi, budayawan, serta seluruh pemangku kepentingan agar setiap kebijakan yang lahir benar-benar menjadi kebutuhan bersama.
Sebagai kesenian yang lahir dari tradisi rakyat, Reog Ponorogo terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Namun demikian, perkembangan tersebut harus tetap berpijak pada nilai-nilai dasar yang menjadi identitas dan ruh kesenian Reog itu sendiri sehingga modernisasi tidak menghilangkan akar budaya yang diwariskan para leluhur.
Salah satu gagasan strategis yang mengemuka dalam forum adalah perlunya pembentukan wadah profesional yang secara khusus menangani pembinaan, pengembangan, pelestarian, dokumentasi, hingga standardisasi Reog Ponorogo. Wadah tersebut diharapkan mampu menjadi mitra daerah yang independen sekaligus menjembatani komunikasi antara pemerintah dan pelaku seni secara berkelanjutan.
Forum juga menyoroti semakin besarnya beban yang harus ditanggung peserta FNRP setiap tahun, baik dari aspek persiapan, pembiayaan produksi, maupun ketidakpastian regulasi yang terkadang muncul menjelang pelaksanaan. Karena itu, diperlukan sistem yang lebih tertata dan disepakati bersama jauh hari sebelumnya agar tidak lagi memunculkan polemik maupun ruang-ruang interpretasi yang berpotensi menimbulkan kegaduhan.
Selain persoalan teknis penyelenggaraan, peserta forum turut menegaskan bahwa FNRP saat ini telah menjadi brand budaya yang sangat kuat dan melekat dengan identitas Kabupaten Ponorogo. Terlepas dari berbagai perdebatan mengenai penggunaan istilah "festival" yang dalam praktiknya lebih didominasi unsur kompetisi, FNRP dinilai telah memberikan kontribusi besar terhadap pelestarian budaya, regenerasi pelaku seni, promosi daerah, serta penguatan ekonomi kreatif masyarakat.
Karena itu, fokus utama yang harus dilakukan saat ini bukan memperdebatkan nomenklatur kegiatan, melainkan membangun sistem, regulasi, dan tata kelola penyelenggaraan yang lebih baik agar persoalan-persoalan yang selama ini menjadi residu tahunan tidak terus berulang.
Ketua Dewan Kesenian Ponorogo, Wisnu HP, yang bertindak sebagai moderator forum menegaskan bahwa DKP hadir sebagai mitra profesional Pemerintah Kabupaten Ponorogo sekaligus menjadi ruang aspirasi bagi masyarakat seni untuk menyampaikan berbagai gagasan dan kritik secara konstruktif demi kemajuan kebudayaan daerah.
Menurutnya, forum urun rembug tersebut bukanlah ruang pengambilan keputusan final, melainkan langkah awal untuk menghimpun berbagai pandangan yang berkembang di kalangan pelaku Reog Ponorogo.
"Malam ini bukan akhir dari proses, melainkan awal dari ikhtiar bersama untuk membangun tata kelola Reog Ponorogo yang lebih baik. Semua aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan penting untuk dibawa ke ruang diskusi yang lebih besar dan lebih representatif," ujar Wisnu HP.
Sebagai tindak lanjut, seluruh peserta forum sepakat untuk menggelar Sarasehan Ageng Reog Ponorogo dalam waktu dekat. Forum yang lebih besar tersebut direncanakan akan melibatkan seluruh perwakilan grup Reog se-Kabupaten Ponorogo, unsur pemerintah, budayawan, akademisi, praktisi seni, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Sarasehan Ageng Reog Ponorogo diharapkan menjadi forum musyawarah budaya yang mampu melahirkan rekomendasi strategis terkait pelestarian, pengembangan, regulasi, tata kelola festival, hingga arah masa depan Reog Ponorogo sebagai warisan budaya dunia yang terus hidup dan berkembang.
Melalui semangat keterbukaan, kebersamaan, dan gotong royong, DKP berharap proses dialog ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat seni dalam menjaga marwah Reog Ponorogo.
Menutup forum tersebut, Wisnu HP mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus membangun ruang komunikasi yang sehat demi masa depan Reog Ponorogo.
"Mari kita duduk bersama, berpikir bersama, dan bergerak bersama. Reog Ponorogo akan tetap besar apabila seluruh elemennya merasa memiliki, saling menghargai, dan memiliki tujuan yang sama untuk menjaga marwah budaya warisan leluhur,"pungkasnya. (Ari FS)
