Sutyas Titip Pesan untuk Bupati Ponorogo: Pilih Kepala Dinas Berbasis Merit, Integritas dan Kompetensi

PONOROGO (JI) – Proses asesmen calon kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah rampung dan hasilnya diumumkan pada Kamis, 24 September 2026. Tahapan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menentukan kualitas kepemimpinan birokrasi sekaligus arah pembangunan daerah ke depan.

Mantan anggota DPRD Ponorogo sekaligus pengamat kebijakan publik, Sutyas Hadi Riyanto, menyampaikan pesan dan harapannya kepada Plt. Bupati Ponorogo Hj. Lisdyarita, SH, agar keputusan akhir dalam menentukan calon kepala dinas benar-benar mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan integritas.

Sutyas terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf apabila pandangan yang disampaikannya dinilai kurang berkenan.

“Bunda, sebelumnya saya mohon maaf bilamana apa yang saya sampaikan ini salah dan tidak berkenan. Sebagai masyarakat Ponorogo, saya hanya ingin menyampaikan pesan dan harapan agar proses penentuan kepala dinas nantinya benar-benar menghasilkan figur terbaik,” kata Sutyas.

Menurutnya, setelah proses asesmen selesai, keputusan akhir berada pada kewenangan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Karena itu, ia berharap kewenangan tersebut digunakan dengan mempertimbangkan hasil asesmen, kompetensi, rekam jejak dan kesesuaian calon dengan jabatan yang akan diemban.

Kedepankan Profesionalisme dan Hasil Asesmen

Sutyas menekankan pentingnya menjadikan kompetensi dan hasil asesmen sebagai salah satu dasar utama dalam menentukan calon kepala dinas.

Menurutnya, kesesuaian antara kemampuan calon dengan bidang tugas atau job fit sangat penting agar pejabat yang terpilih mampu langsung bekerja secara efektif dan memahami persoalan yang menjadi tanggung jawabnya.

“Pilihlah calon kepala dinas berdasarkan kompetensi, rekam jejak dan hasil asesmen. Jangan sampai penempatan seseorang tidak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan organisasi,” ujarnya.

Selain kompetensi, Sutyas juga menyoroti aspek integritas. Kepala dinas, menurutnya, harus memiliki komitmen terhadap keterbukaan, pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Harus Bebas Intervensi Politik dan KKN

Sutyas juga berharap proses penunjukan kepala dinas tidak dipengaruhi kepentingan politik praktis, hubungan personal maupun praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Ia mendorong agar prinsip meritokrasi benar-benar menjadi dasar dalam menentukan pejabat yang akan menduduki posisi strategis di lingkungan Pemkab Ponorogo.

“Harapannya, keputusan akhir benar-benar berbasis meritokrasi, yaitu keadilan berdasarkan kemampuan, kompetensi dan rekam jejak. Bukan karena kedekatan personal ataupun kepentingan tertentu,” tegasnya.

Jangan Hanya Rutinitas, Harus Mampu Berinovasi

Lebih lanjut, Sutyas berharap kepala dinas yang terpilih nantinya bukan sekadar pejabat yang menjalankan rutinitas administratif dan menghabiskan anggaran.

Di tengah tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks, seorang kepala dinas dituntut mampu menghadirkan inovasi, terobosan dan solusi kreatif sesuai persoalan di bidang masing-masing.

“Bunda Hj. Lisdyarita sebagai Bupati Ponorogo diharapkan memilih figur yang tidak hanya bekerja secara rutinitas, tetapi mampu membawa inovasi dan solusi kreatif untuk kemajuan daerah,” ungkapnya.

Dorong Akselerasi Pembangunan dan Pelayanan Publik

Sutyas berharap kepala dinas yang terpilih mampu mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah dan menerjemahkan visi-misi kepala daerah ke dalam program kerja yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi perhatian.

Menurutnya, birokrasi harus terus didorong agar lebih sederhana, cepat, responsif dan humanis sehingga masyarakat tidak merasa dipersulit ketika membutuhkan pelayanan pemerintah.

“Siapa pun yang terpilih nanti harus mampu memangkas birokrasi yang berbelit-belit dan menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, responsif dan humanis,” katanya.

Bangun Sinergi dan Terbuka terhadap Kritik

Sutyas juga menilai kemampuan membangun sinergi menjadi salah satu modal penting bagi kepala dinas. Pemimpin perangkat daerah harus mampu merangkul seluruh jajaran internal sekaligus membangun kolaborasi dengan perangkat daerah lainnya, masyarakat dan dunia usaha.

Tidak kalah penting, ia berharap kepala dinas terpilih memiliki sikap terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.

“Pemimpin harus rendah hati, tidak antikritik dan memberikan ruang dialog yang luas kepada masyarakat. Kritik dan masukan seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja organisasi,” tuturnya.

Pada akhirnya, Sutyas berharap keputusan Bupati Ponorogo dalam menentukan kepala dinas mampu menghasilkan figur-figur yang profesional, berintegritas, inovatif dan memiliki keberpihakan kuat terhadap kepentingan masyarakat.

“Dengan memilih figur yang tepat dan berintegritas, saya berharap setiap instansi dapat berjalan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan ikut mendorong kemajuan Kabupaten Ponorogo,” pungkas Sutyas. (Ari FS)